Lampung – Peristiwa Talangsari 1989 Merupakan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 7 Februari 1989. Nama Talangsari diambil dari tempat terjadinya peristiwa ini. Talangsari adalah sebuah dusun di desa Rajabasa Lama, Way Jepara, Lampung Timur. Peristiwa Talangsari terjadi karena penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru. Saat itu, pemerintah, polisi, dan militer menyerang masyarakat sipil di Talangsari. Catatan Komnas HAM, Peristiwa Talangsari menewaskan 130 orang, 77 orang dipindahkan secara paksa atau diusir, 53 orang haknya dirampas secara sewenang-wenang, dan 46 orang mengalami penyiksaan. Jumlah korban secara pasti tidak diketahui hingga saat ini.
Para keluarga korban Talangsari juga masih menuntut penyelesaian dan pertanggungjawaban kasus ini. Sejumlah aksi demonstrasi kerap digelar oleh keluarga korban dan aktivis HAM. Tragedi Talangsari berawal dari penetapan semua partai politik harus berasaskan Pancasila sesuai dengan usulan pemerintah kepada DPR dalam UU Nomor 3 Tahun 1985. Sejak aturan itu ditetapkan, seluruh organisasi masyarakat di Indonesia wajib mengusung Pancasila. Hal tersebut juga berlaku untuk ormas keagamaan. Jika tak mengusung asas Pancasila, ormas tersebut dianggap menganut membahayakan negara karena menganut ideologi terlarang. Hal ini terjadi pada kelompok kecil bernama Usroh yang diketuai Abdullah Sungkar. Kelompok Usroh diburu oleh pemerintah Orde Baru. Kelompok ini melarikan diri ke Lampung.
Di Lampung, Usroh bergabung dengan pengajian Warsidi, seorang petani sekaligus guru ngaji. Kehadiran kelompok Usroh diterima oleh Warsidi karena memiliki tujuan yang sama, yakni mendirikan kampung kecil untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-sehari. Kapten Soetiman, Komandan Rayon Militer Way Jepara, meminta Kepala Desa untuk mengawasi Warsidi dan kelompoknya yang dianggap berkaitan dengan gerakan Islam garis keras. Laporan dari Kepala Desa terkait aktivitas kelompok Warsidi diteruskan ke Kodim Lampung Tengah, Mayor Oloan Sinaga. Mayor Oloan mengirimkan sejumlah anggotanya mengawasi kelompok Warsidi ke Dusun Talangsari. Kedatangan para anggota Kodim menyebabkan bentrokan dengan masyarakat hingga menewaskan Kapten Soetiman.
Pada 7 Februari 1989, sekitar pukul 4 pagi, militer menyerang Talangsari. Penyerangan itu dilakukan di bawah Komando Korem Garuda Hitam 043 yang dipimpin Kolonel Hendropriyono. Penyerangan dilakukan dengan menyasar jamaah pondok pesantren pengajian Warsidi. Penyerangan dilakukan saat jamaah yang datang dari berbagai daerah bersiap mengadakan pengajian akbar. Dengan posisi tapal kuda, para tentara mengarahkan tembakan secara bertubi-tubi dan melakukan pembakaran pondok rumah panggung.
Menurut KontraS, hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan sejak pembentukan tim khusus penyelesaian Peristiwa Talangsari pada 2011. Saat itu anggota tim terdiri dari; Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kejaksaan Agung; Komnas HAM; Kementerian Pertahanan; TNI; Polri; dan instansi pemerintah lainnya.
Pada 27 April 2021, terdapat pertemuan yang dilakukan oleh Tim Balitbang Kemenkumham dan Korban Peristiwa Talangsari. Namun, pertemuan ini dikecam Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (PK2TL) dan KontraS karena dilakukan tanpa berkoordinasi ataupun mengundang Paguyuban secara layak.
Terbaru, pada Rabu, 11 Januari 2023, Jokowi mengumumkan pengakuan bahwa Peristiwa Talangsari menjadi salah satu pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 1965 – 2003.
Discussion about this post